Moment terakhir, saat sang jenderal berkostum seragam polisi dg tanda pangkat dipundaknya sbg inspektur jenderal bintang dua tanpa bingkai garis merah sbg pertanda masih brstatus komandan. Kemudian Stlah divonis dlm sidang komisi etik dan lalu balik kanan dg menyandang status PTDH, Yaa tidak lagi berpangkat jenderal, tidak lagi berkedudukan sbg ka divisi dan tak ada lagi gelaran sbg purnawirawan. MasyaAllah...*_Sesungguhnya ALLAH MAHA_ KUASA..,....* Allah Maha Tau atas segala perbuatan mahluknya..
BalasHapusWidhia Arum Wibawana - detikNews
Jumat, 02 Sep 2022 10:19 WIB
Pengertian Obstruction of Justice yang Jerat Sambo dkk di Kasus Brigadir J ( Obstruction of justice merupakan istilah hukum dalam penanganan suatu kasus tindak pidana. Diketahui, dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Brigadir J kini ditetapkan total tujuh orang tersangka obstruction of justice, termasuk Ferdy Sambo.
Lantas, apa yang dimaksud dengan obstruction of justice itu? Simak penjelasannya berikut ini.
Baca juga:
Polri telah menetapkan total tujuh tersangka obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
"IJP FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, KP CP, KP BW, dan AKP IW," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/9/2022).
Termasuk Ferdy Sambo, ini tujuh tersangka obstruction of justice:
Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri
Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri
Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri
AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri.
Kompol Baiquni Wibowo selaku mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri
Kompol Chuk Putranto selaku mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri
AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.
"Info terakhir dari penyidik, malam ini bertambah menjadi 7 orang," kata Dedi.
Pengertian Obstruction of Justice dalam Hukum Pidana
Dikutip dari laman Cornell Law School, obstruction of justice artinya suatu tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, atau berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya.
Pengertian tersebut selaras dengan penjelasan tentang obstruction of justice yang dikutip dari Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Obstruction of justice adalah suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara.
Arti Obstruction of Justice yang Kerap Disebut di Kasus Ferdy Sambo
Dasar Hukum Obstruction of Justice di Indonesia
Di Indonesia, tindakan obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam Pasal 221 KUHP, disebutkan bahwa arti obstruction of justice yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Adapun bunyi Pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice adalah sebagai berikut.
Isi Pasal 221 KUHP Ayat 1:
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang te